Disrupsi Teknologi di Pemerintahan

Jalannya roda pemerintahan saat ini sangat bergantung pada bagaimana sebuah organisasi pemerintahan memaksimalkan sumber daya yang ada untuk menjalankan berbagai kebijakannya. Sumber daya yang sangat tidak terpisahkan adalah teknologi mendisrupsi bagaimana sebuah pemerintah melayani stakeholder-nya, masyarakat dan pihak pengusaha. Selain itu kebutuhan  teknologi dapat meningkatkan efisiensi anggaran untuk tepat guna dan sasaran yang berkelindan dengan efektivitas sebuah kebijakan. Sebuah organisasi pemerintahan yang adaptif dan gigih, khususnya di masa pandemi saat ini, menjadi kunci apakah pemerintahan dapat bergerak mengikuti arus perkembangan zaman. BNET (PT Wahana Internet Nusantara) melakukan pengkajian secara mendalam bagaimana pemerintahan dapat memaksimalkan teknologi informasi pada pemerintahan, yang tidak hanya berfokus pada teknologi tapi termasuk strateginya.

Apa itu Teknologi Masa Depan

Variasi teknologi saat ini sangat berkembang pesat, di mana saat ini terbagi dalam dua tipe, yaitu teknologi yang berbentuk fisik dan berbentuk aplikasi piranti lunak. Teknologi berbentuk fisik ini, seperti kamera dan drones, dapat menggantikan peran manusia untuk melakukan beberapa hal yang tidak bisa dilakukan oleh manusia secara praktisnya. Teknologi berbasiskan aplikasi piranti lunak merupakan sebuah sistem dan mesin operasi yang digerakkan oleh ribuan data. Kita sebagai user melakukan pendaftaran setiap harinya, misalnya aplikasi piranti lunak untuk Kebijakan Pembagian Bantuan kepada Korban Bencana. User dalam hal ini konstituen ataupun publik tinggal melakukan pengisian pada sistem yang telah dibuat. Dalam waktu 30 menit setelah pengisian data di sistem aplikasi, petugas pemerintahan dapat langsung melakukan verifikasi dan keabsahan pada data yang diberikan.

Teknologi Mengubah Wajah Pemerintahan

Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Government Digital Service UK pada 2017, mengidentifikasi lima temuan bagaimana peran teknologi berkaitan dengan inovasi kebijakan, termasuk seperti apa bentuk perubahan signifikannya.

Pada konteks pelayanan, perkembangan pesat teknologi informasi akan berpengaruh pada bagaimana exisiting program pelayanan yang dilakukan oleh staf pemerintahan dapat ditingkatkan produktivitas dan jumlah layanannya. Beberapa contoh memperlihatkan pengaruh teknologi pada   pelayanan seperti pengisian data diri via aplikasi  ataupun teknologi prakiraan cuaca secara langsung di aplikasi dapat mengurangi durasi yang dibutuhkan oleh satu staf untuk memberikan pelayanan kepada publik.

Pada konteks proses, teknologi informasi mengubah secara fundamental seluruh pelayanan yang ada, termasuk meniadakan atau meminimalisir ketergabungan manusia dalam menjalankan pelayanan. Bentuk contoh yang jamak kita lihat seperti proses pemberian ticketing ketika mengunjungi pusat wisata atau ketika adanya denda akibat dari kelalaian seseorang (lupa membayar pajak atau melanggar lampu lalu lintas).

Pada konteks regulasi, perkembangan teknologi turut berperan untuk mengatur atau bahkan mengubah regulasi yang ada menjadi lebih baik. Sebagai contoh, algoritma dari sistem manajemen lalu lintas dan teknologi kamera CCTV dapat melakukan pemetaan secara real-time pada kelancaran kondisi lalu lintas. Sehingga aturan mengenai batas ambang kecepatan dapat lebih diluweskan dengan berpegang pada data real-time yang disampaikan oleh sistem dan kamera.

as

Konteks policies (kebijakan), melihat kemampuan teknologi yang tidak terbayangkan mampu merangkai, mengidentifikasi, dan mendeskripsikan limpahan data yang besar merupakan salah satu nilai plus teknologi untuk meningkatkan nilai dari kebijakan. Insight dan masukan dari kemampuan teknologi ini menjadikan apakah kebijakan tersebut efektif dalam penyelenggaraannya atau dapat dikaji lagi.

Konteks teknologi melihat bagaimana sebuah organisasi pemerintahan itu adaptif dalam melihat proses peningkatkan kualitas pelayanan dan kebijakan dengan menggunakan alat dan inovasi. Selain itu, sebuah cara berpikir bagaimana teknologi itu memiliki banyak manfaat dan terkhusus meningkatkan kemudahan pegawainya bekerja

.

Pengimplementasian Teknologi Informasi

Keamanan yang Adaptif

Data menjadi salah satu motor penggerak teknologi. Seringkali organisasi pemerintah terlena dan tidak memperlakukan kerahasiaan data sebagaimana mestinya. Sehingga kasus pencurian data oleh beberapa oknum marak terjadi. Untuk itu, teknologi seperti e-registration untuk kebutuhan masyarakat mendapatkan pelayanan pemerintah harus benar-benar dipertimbangkan keamanannya. Selain fungsi, tingkat durabilitas dari teknologi dari serangan peretas harus menjadi perhatian dari organisasi pemerintah.

Identitas Digital

Identitas digital merupakan sebuah sarana untuk mengakses berbagai macam pelayanan dari pemerintah dengan menggunakan satu identitas yang terverifikasi. Sebagai contoh, Pak Badrun melakukan pembayaran pajak, di waktu yang sama ia ingin mengecek apakah Surat Permohonan Pinjaman Dana Usahanya sudah disetujui atau belum. Dalam konteks ini, kita dapat melihat bahwa identitas digital merupakan kunci akses yang dapat digunakan oleh berbagai elemen lapisan masyarakat untuk menikmati fasilitas masyarakat. Selain itu masyarakat tidak harus direpotkan untuk berulang kali mengisi identitas diri di situs website pemerintah yang berbeda.

Sarana Komunikasi Multisaluran

Kecenderungan masyarakat untuk tidak melaporkan kejadian maladministrasi ataupun praktek pungutan liar di organisasi pemerintahan terkait dengan tidak adanya saluran komunikasi khusus yang menampung aspirasi mereka sebagai masyarakat. Begitu pula masukan-masukan positif atas kinerja dari pegawai pemerintah. Untuk itu, pemerintah harus berani untuk mengintegrasikan berbagai macam saluran komunikasi sehingga masyarakat dianggap kehadirannya. Salah satu implementasinya dalam bentuk mengintegrasikan aplikasi perpesanan berbasiskan chatbot dengan databases server management berbasiskan web.

Manajemen Produk & Proyek Digital

Sebuah penelitian oleh salah satu LSM di Indonesia memperlihatkan, dalam setahunnya, ada sekitar 200 proyek pemerintahan yang disetujui dan berjalan. Masalahnya adalah proyek tersebut tidak secara gamblang dipublikasikan kepada publik, termasuk bagaimana proses perencanaan dan pengadaaan anggaran. Akuntabilitas kepada publik dan kepada pengawas merupakan faktor utama kelebihan dari pengimplementasian digitalisasi manajemen proyek. Proses Pengembangan, penyaluran program, pemonitoran, perbaikan program dan bahkan menonaktifkan program jika keefektifkannya dinilai kurang.

Manajemen Cloud

Basis data merupakan tulang punggung sebuah industri, termasuk juga pemerintahan. Bank data yang tidak hanya sekadar tersimpan di server database, namun bagaimana data yang tersimpan di cloud ini dapat diakses pegawai pemerintahan ketika sedang bekerja di rumah. Melihat data yang tersimpan ini sangat erat dalam menjaga kinerja pemerintahan, BNET (PT Wahana Nusantara) mempunyai ekosistem risk mitigation yang akan melakukan pencadangan databases secara real-time, andaikata ada serangan peretas atau masalah teknis yang pastinya akan membutuhkan waktu yang lama untuk diselesaikan. Data berbasiskan cloud ini merupakan wajah masa depan dari pemerintahan, juga termasuk pemerintahan, melihat pandemi yang masih belum ada sinyal untuk segera berakhir. Sehingga pengadopsian cloud menjadi fundamental bagaimana tetap menjaga pelayanan dapat berjalan dengan baik.

Untuk keamanan sendiri, cloud database ini dapat diatur secara terpusat oleh instansi pemerintahan yang berwenang. Ini sesuai dengan riset dari NASCIO yang memperlihatkan bahwa dari beberapa pemerintahan berbasiskan teknologi digital atau e-government, 53 persennya mengaplikasikan teknologi berbasiskan cloud yang secara sentral diatur oleh satu pihak yang berwenang.

Artikel Manajemen Server, klik di sini

Manajemen Jaringan

Selain kebutuhan akan data berbasiskan awan, tidak terlepas bagaimana network management menjadi penyokong utama terciptanya e-government yang komprehensif. Salah satunya pendistribusian jaringan untuk menjaga pengoperasian mesin server dapat terjaga secara baik. Selain itu, manajemen jaringan pada e-government sendiri dapat meminimalisir atau bahkan meniadakan kemungkinan akan adanya percobaan peretasan dengan teknologi mitigasi resiko dari BNET (PT Wahana Internet Nusantara), yang secara real-time akan memonitor aktivitas para pengguna yang menggunakan jaringan tersebut. Digitalisasi pemerintahan ini dapat mereduksi biaya yang akan muncul saat data – data yang penting itu terpaksa harus direlakan dibobol oleh peretas. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Randgroup kepada kelompok bisnis dan pemerintahan memperlihatkan, biaya downtime dan peretasan akan menghabiskan biaya sekitar $100,000.

Ada berbagai inovasi yang dilakukan pejabat pemerintahan Kabupaten Karawang dalam halnya disrupsi digital pada organisasi pemerintahan. Program tersebut harus dijaga dan dimonitor pengaplikasiannya. Adapun inovasi yang harus segera dimaksimalkan oleh sebuah kabupaten industri, terutama Kabupaten Karawang adalah sebuah situs yang berisikan berbagai macam informasi tentang peluang berinvestasi di Karawang, mulai dari lokasi infrastrukturnya, proses penyelesaian administrasi pada satu situs, dan informasi yang berkaitan.

Artikel Manajemen Jaringan, klik di sini

Strategi

Pengimplementasian teknologi tidak hanya berpatokan pada inovasi teknologi itu sendiri. Harus ada mindset yang telah kuat diartikulasikan oleh berbagai stakeholder demi terciptanya e-government secara komprehensif. Adapun beberapa strategi yang harus dipertimbangan sebelum mengaplikasikan inovasi teknologi rerbaru untuk mendukung digitaiisasi pemerintahan.

Kesesuaian Obyektif Program

Pengembangan teknologi membutuhkan proses dari pengonsepan hingga pengimplementasiannya. Pada konteks ini, kepala departemen teknologi harus benar-benar menyesuaikan kebutuhan teknologi yang disesuaikan dengan kebijakan-kebijakan yang diambil. Apakah kebijakan tersebut benar-benar membutuhkan pengimplementasian teknologi untuk memuluskan progress program berlangsung.

Inovasi dari Berbagai Sisi

Kecenderungan sebuah organisasi pemerintahan berpatokan pada instruksi pengawas atau atasan, termasuk memilih inovasi teknologi e-government seperti apa yang hendak diimplementasikan. Sebaiknya para pengawas melibatkan setiap unsur, dari berbagai departemen, sehingga masing-masing departemen dapat memberikan masukan berdasarkan kasus yang mereka hadapi sehari-hari. Kemudian, pengawas tertinggi menentukan inovasi teknologi yang tepat pada digitalisasi pemerintahan.

Inovasi Berbasiskan Publik

Seringkali beberapa institusi pemerintahan luput teknologi digital yang mereka buat sebagaimana mestinya ditujukan untuk kemaslahatan publik. Sehingga konsep service and experience-based technology harus dikedepankan terlebih dahulu memproses pengembangan sebuah aplikasi. Disrupsi pemerintahan ini tidak terlepas dari konsep masyarakat sebagai konsumen yang harus dipuaskan kebutuhannya. ©Yudha Ikhsan – BNET